JAKARTA – Ketua Komnas HAM Nur Kholis menegaskan, jika korporasi di Indonesia ingin go international, kuncinya hanya dua, hormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan bebas korupsi dalam berbisnis.

“Kalau mainnya tidak bersih, percuma saja, kita enggak akan pernah bisa bersaing di pasar internasional. Yang ada, lama-lama kita akan semakin dikucilkan,” kata Nur dalam Seminar Nasional Perkembangan Implementasi UN Guiding Principles (UNGP) and Human Rights di Indonesia pada Selasa (19/1/2016) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

Menurut Nur, korporasi yang mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusianya, perlahan tapi pasti akan bangkrut.

“Tetapi kalau kita lihat trend internasional, perusahaan yang mampu bertahan dari badai krisis dan eksis dalam waktu lama adalah korporat yang mencari untung sambil tetap menghormati ketentuan HAM,” tambahnya.

Ia mencontohkan kasus kabut asap yang beberapa waktu lalu mendera Indonesia, khususnya bagi warga di Sumatera dan Kalimantan. Pada akhirnya, ketika lingkungan dan kemanusiaan diabaikan, perusahaan yang main ‘kotor’ itu akan gulung tikar, dipaksa tutup sama pemerintah dan paling keras adalah dikucilkan dari dunia internasional.

“Apalagi kalau masih harus ditambah dengan praktik korupsi, makin bobrok kita. Coba kalau tidak ada permainan di belakang, pemerintah bisa tegas bilang ke korporasi selesai, tanpa mempertimbangkan ada keuntungan yang didapat mereka dari korporasi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Harijanto juga menyampaikan optimisme serupa. Ia meyakinkan, perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak perlu takut pengeluaran biaya mahal jika memperhitungkan HAM dalam bisnisnya.

“Pebisnis sering menganggap, kepatuhan HAM akan mengucurkan high cost. Memang akan heavy di tiga sampai empat tahun pertama, tetapi yakinlah bahwa mementingkan sumber daya manusia akan bagus dalam jangka panjang,” tegas Harijanto.(Sil)
okezone.com

PONTIANAK - PT Sucofindo (Persero) membeli sejumlah peralatan berteknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas sebagai perusahaan surveyor serta menghadapi kompetitor dari negara lain seiring berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Bahkan alat yang kami miliki lebih bagus dibanding kompetitor dari Singapura," ujar Dirut Sucofindo Bachder Djohan di sela peresmian gedung baru PT Sucofindo Cabang Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya, Kubu Raya, Selasa.

Investasi yang dilakukan seperti pembelian pesawat tanpa awak untuk mempermudah survei lapangan di lokasi yang sulit dijangkau.

Kemudian, alat untuk mengukur karat atau kerak dari pipa terutama yang digunakan di sektor migas. Menurut Bachder, alat tersebut hasil kerja sama dengan Jepang.

"Ada dua unit, satu di Jakarta, satu lagi di Bandarlampung," kata dia.

Pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pertamina untuk pemantauan kerak dan karat pipa ini.

Selain itu, pihaknya juga tengah menunggu hasil rakitan alat untuk mengetahui kadar minyak di blok-blok migas yang ada. "Alatnya seharga Rp40 miliar, sekarang lagi dirakit di Perancis, hasil kerja sama dengan Kanada dan Tiongkok," ujar Bachder.

Ia menegaskan, Sucofindo tidak khawatir dengan MEA. Ia yakin dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM, Sucofindo mampu bersaing dengan kompetitor.

Di Kalbar, mitra Sucofindo terutama yang bergerak di sektor tambang, sawit dan mineral lainnya.

Kepala PT SuCofindo Cabang Pontianak Sapurmen mengatakan, sejak tahun lalu telah memulai kerja sama dengan PT PLN dalam sertifikasi batu bara untuk sejumlah PLTU di Kalbar.

Selain itu, juga untuk produk mineral seperti bauksit. Di Indonesia, ada 1,1 miliar ton bauksit. Satu miliar ton diantaranya ada di Kalbar.

Kantor baru Sucofindo Cabang Pontianak, berada di atas lahan seluas 1.464 meter persegi. Luas bangunan 806 meter persegi. Dilengkapi dengan laboratorium terpadu yang meliputi laboratorium analisa batu bara, laboratorium mineral, kimia, migas dan lingkungan. (rzy)
okezone.com

JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengkhawatirkan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di mana, salah satu yang dikhawatirkan adalah serangan tenaga kerja asing yang akan menggusur para tenaga kerja domestik.

Ketua Umum APPBI Handaka Santosa mengatakan, para tenaga kerja asal Filipina menjadi yang paling siap. Di mana, paling menguasai bahasa Ingrris dengan baik dengan bayaran murah.

"Untuk MEA ini sedikit mengkhawatirkan, tetapi penerapannya harus kita dukung," kata Handaka di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Handaka melanjutkan, yang dikhawatirkan para pelaku pengelola pusat belanja adalah standarisasi yang dimiliki oleh para pekerja di pusat belanja agar tidak tersingkir oleh tanaga-tenaga kerja asing.

Oleh karena itu, sambung Handaka, APPBI tengan merancang standar sertifikasi bagi para pekerja di pusat belanja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja yang ikut serta MEA.

"Karena filipina bahasa inggrisnya bagus, dan biayanya sangat murah," tambahnya.

Mengenai produk, sejauh ini banyak pusat perbelanjaan yang menjual produk-produk impor dibanding produk dalam negeri. Akan tetapi, kata Handaka, hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab para pelaku pusat belanja nasional, melainkan peritel langsung.

"Produk itu memang dilema, tetapi kita itu hanya menyediakan tempat, karena kan tergantung segmennya," tukasnya.(rzy)
okezone.com

Jakarta - Semua sektor industri harus meningkatkan ketahanan dan daya saing ketika skema kerja sama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berlangsung mulai efektif. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Adira Finance sudah siap menghadapi MEA.

Buktinya, secara tidak langsung Adira Finance menghadirkan program kompetisi inovasi berbasis teknologi bagi generasi muda kreatif. Program yang bernama Innocamp 2016 ini merupakan wadah dalam menemukan dan mengedukasi para generasi muda kreatif yang berani berinovasi dalam perspektif bisnis.

Nantinya, bagi yang lolos akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari para mentor ahli di bidangnya.

“Bagi saya ini sangat bagus karena sebuah perusahaan multifinance memiliki lembaga pelatihan yang keinginannya adalah meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM-nya) di tengah-tengah persaingan yang terus ada baik itu sebelum Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maupun pada saat memberlakukan MEA,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani di Landmark Tower, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Innocamp 2016 ini, kata Firdaus, memang bukan semata-mata disiapkan untuk menghadapi MEA, tetapi keinginan dari Adira untuk mengembangkan bisnisnya sudah cukup baik. Apalagi pemerintah juga tahun lalu sudah memberikan kesempatan kepada multifinance agar mengembangkan usahannya.

“Kita dorong dan berikan kesempatan berbisnis kepada multifinance agar tidak hanya fokus dibidang pembiayaan, tetapi bisa masuk ke sektor lainnya, termasuk ke pembiayaan modal kerja,” kata Firdaus.

Langkah yang dilakukan Adira Finance ini, lanjut Firdaus sudah tepat. Sebab, saat memasuki MEA, hal yang harus dilakukan bukan hanya bertahan tetapi bisa juga menyerang.(*)
kompas.com

Jakarta - Pemerintah Kota Tangerang memprediksi jumlah tenaga kerja asing yang masuk bakal meningkat hingga 30 persen pada 2016 sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun lalu.

Asumsi tersebut didasarkan pada lokasi Kota Tangerang yang berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kawasan industri, terutama pada sektor pengolahan serta jasa.

"Prediksinya memang meningkat 20-30 persen, tapi tidak langsung berbondong-bondong karena mereka juga berhitung dengan kondisi ekonomi saat ini,” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Mahdiar di Tangerang, Selasa, 19 Januari 2016.

Setiap tahun, dia mengungkapkan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Tangerang berkisar 600-900 orang. Dari jumlah tersebut, yang khusus bekerja di Kota Tangerang sekitar 200-300 orang.

"Jadi tidak semua bekerja di Kota Tangerang saja, ada juga yang bekerja di dua tempat, seperti Tangerang dan Jakarta. Kebanyakan mereka bekerja sebagai tenaga ahli pada level direktur, manajer, dan supervisor," ujarnya.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada penambahan jumlah tenaga kerja asing secara signifikan. Penambahan diprediksi mulai terjadi pada Februari 2016.
tempo.co

JAKARTA-Pemerintah harus memberikan penguatan-penguatan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha mikro dan menengah di dalam negeri. Apalagi kompetisi di pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sangat ketat. “Kelemahan kita seperti SDM, regulasi. Kadang regulasi justeru mempersulit daya saing pengusaha dalam negeri sendiri,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Dengan cara itu, kata anggota Fraksi Partai Demokrat, kamampuan dan kesiapan pelaku usaha mikro dan menengah akan semakin baik. “Memang penguatan demi penguatan harus diberikan pemerintah secara konsisten dan kontinyu. Jadi tidak bisa sepotong-sepotong penguatannya,” jelasnya.

Sartono berharap agar regulasi yang ditetapkan pemerintah mampu mempermudah pelaku usaha kecil menjalankan kegiatannya sehari-hari.

Oleh karena itu, lanjut Sartono, DPR sudah menyiapkan langkah agar pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak merugikan pihak manapun di republik ini. “Ya, dalam rapat internal tadi salah satunya kita sepakati dalam rangka penyusunan RUU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ini juga masuk dalam rangka MEA,” ungkapnya



Agar substansi RUU tersebut bisa menyentuh hingga dasar persoalan, lanjut Sartono, pihaknya juga akan melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. “Apabila dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) terdapat substansi yang memerlukan pendalaman akademis, maka akan mengundang pakar maupun akademisi,” imbuhnya. **aec
beritamoneter.com

JAKARTA - Negara-negara di ASEAN secara resmi telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak awal Januari 2016. Pemerintah pun telah bersiap dengan berbagai regulasi untuk mendorong industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar bebas ASEAN.

Menurut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Indonesia tak perlu khawatir dalam mengahadapi MEA. Pasalnya, saat ini defisit neraca perdagangan Indonesia semakin membaik sejak semester ke dua 2016.

"Tren perdagangan indonesia cukup positif karena defisitnya semakin sedikit. Kita yakin Indonesia akan menjadi winner dalam persaingan pasar bebas," ujar Lembong dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Bahkan, lanjut Lembong, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, saat ini justru negara-negara di ASEAN yang khawatir terhadap ekspansi Indonesia.

"Kita telah melakukan pengamatan dengan berbagai stakeholder. Justru negara ASEAN yang cukup was-was terhadap Indonesia. Mereka takut terhadap ekspansi UMKM kita," tandasnya.(rai)
okezone.com